Hadiri Temu Bisnis, Edward O.S. Hiariej : Belanja Produk Dalam Negeri Harus Meroket

Jakarta - Sabtu (05/08/2023) kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta secara resmi ditutup oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej. Pesannya, selalu menggelorakan semangat serta berperan aktif sehingga belanja Produk Dalam Negeri terus meningkat, walaupun kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah selesai. 

"Dengan berakhirnya rangkaian Temu Bisnis Tahap VI ini, akan tetapi semangat serta peran aktif senantiasa bergelora untuk  terwujudnya peningkatan belanja produk dalam negeri, " ucap Eddy. 

Pentingnya hal tersebut dikarenakan Kementerian/Lembaga Negara adalah konsumen barang dan jasa terbesar, baik pusat maupun daerah. 

Kegiatan ini sebagai wujud sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai Kamis (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Sebelum pelaksanaan road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi Produk Dalam Negeri sebesar 420, 7 triliun rupiah, dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) terjadi peningkatan signifikanbdengan total 448, 8 triliun rupiah.

Kemenkumham juga melakukan penyediaan layanan publik secara khusus dalam kegiatan tersebut berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Selain itu, terdapat juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).